Penuaan populasi global terutama di Asia dikaitkan dengan meningkatnya prevalensi penyakit kronis dan penyakit yang dapat dicegah, sehingga meningkatkan permintaan akan perawatan kesehatan yang mengancam keberlanjutan sistem kesehatan. Untuk mengatasi krisis yang akan datang ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menganjurkan sebuah strategi untuk layanan kesehatan terpadu yang berpusat pada masyarakat yang didasarkan pada layanan primer. Di Kawasan Asia Pasifik, sektor swasta yang berkembang dalam sistem perawatan kesehatan yang terfragmentasi menciptakan tantangan yang menakutkan bagi perawatan kesehatan integratif.Thailand memiliki berbagai skema asuransi kesehatan publik untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk CSMBS untuk pegawai negeri dan keluarganya sejak 1963 (mencakup 8% populasi), SSS untuk pekerja sektor swasta sejak 1990 (18%), UCS sebagai skema terbesar sejak 2002 (72%), dan skema khusus untuk pegawai pemerintah tertentu (2%). Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional (UU JKN) pada 2002 bertujuan untuk menyediakan jaminan kesehatan universal, melindungi masyarakat miskin dari risiko keuangan, dan memastikan kualitas serta aksesibilitas layanan kesehatan. UU ini membentuk lembaga pengelola seperti Badan Jaminan Kesehatan Nasional dan Kantor Jaminan Kesehatan Nasional, mengatur pengelolaan dana, fasilitas pelayanan, standar mutu, dan perlindungan hak peserta. Di bawah UCS, mekanisme pembelian strategis diterapkan dengan desain paket manfaat kesehatan, negosiasi dengan penyedia layanan, alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan, dan metode pembayaran berbasis capitation atau fee-for-service. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi alokasi dana, perluasan akses terhadap layanan berkualitas, dan peningkatan kepuasan masyarakat.
Salah satu pilar utama dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah penguatan layanan primer. Transformasi ini merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan program-program kesehatan yang lebih komprehensif dan efektif, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta perlu didukung. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, di mana sektor swasta berperan aktif dalam mendukung dan melengkapi layanan yang disediakan oleh sektor publik. Melalui sinergi antara kedua sektor ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) berkolaborasi dengan Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University, menyelenggarakan Kursus Kebijakan terkait Transformasi Sistem Kesehatan: Mendorong Keterlibatan Sektor Swasta untuk Integrasi Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Layanan Primer. Kegiatan diselenggarakan pada 25-28 November di Bangkok, Thailand. Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai negara, yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang kesehatan agar terjalin integrasi layanan kesehatan yang lebih baik, di mana sektor swasta berperan aktif dalam mendukung dan melengkapi layanan yang disediakan oleh sektor publik sehingga diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih efisien, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.